Pasal 5

(1) Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; b. fotokopi ijin prinsip penanaman modal baru, yang dilengkapi dengan rinciannya; c. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e; dan d. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2). (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (4) Dalam rangka penyampaian usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan menteri terkait untuk melakukan: a. penelitian mengenai pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (3). b. penyusunan uraian penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. ketersediaan rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi; 2. penyerapan tenaga kerja domestik; 3. kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan 4. rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret. (5) Berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi cakupan industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen uraian penelitian dimaksud.