Pasal 23

(1) Dalam hal sisa proses produksi ( waste/scrap ) tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saldo fisik tidak terdapat di lokasi perusahaan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib membayar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Pemusnahan atau penyelesaian dengan cara dirusak terhadap barang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lokasi pengolahan atau pabrik. (3) Pemusnahan atau penyelesaian dengan cara dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Barang dan Bahan Rusak, barang dalam proses ( work in process ) rusak, dan Hasil Produksi Rusak, yang sifatnya lekas busuk dan/atau membahayakan kesehatan, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik. (4) Untuk dapat melakukan ekspor kembali Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) , Perusahaan KITE Pembebasan harus mengaj ukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan. (5) Ekspor kembali atau pengembalian Barang dan Bahan Rusak dan Barang dan Bahan sisa dilaksanakan sesuai dengan: a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor; b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat; atau c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban