Pasal 3

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki Jems bidang usaha ( na tu re of busi ness) berupa industri manufaktur; b. memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi, tempat pcnimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi; c. mempunyai sistem pengendalian internal yang n1emadai; dan d. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) untuk pengelolaan barang, yang memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian harus memenuhi persyaratan: a. telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan b. memliki izin usaha industri atau sejenisnya. (3) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan mengisi daftar isian beru pa: a. Nomor Induk Berusaha ; b. nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri; c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi; d. daftar Barang dan Bahan. daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan; e. data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja. serta jumlah aset, utang, dan permodalan; f. data indikator kinerja utama ( key performance indicator ) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan. kriteria (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window dalam kerangka Online Single Submission (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada: a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau b. kepala KPU, yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.