Pasal 25

(1) Bendahara Pengeluaran/BPP harus menguji bukti pengeluaran atas pertanggungjawaban uang muka kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dari penerima uang muka kerja. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan tertulis kepada penerima uang muka kerja agar segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja yang diberikan kepadanya. (4) Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan tembusan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK.