Pasal 10

(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f dapat dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian atau jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. (2) Pemblokiran dilakukan oleh Penyidik dengan menyampaikan permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan kepada Badan Pertanahan Nasional, bank, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi lain yang mengelola administrasi data Harta Kekayaan (3) Dalam hal sudah tidak diperlukan Pemblokiran, Penyidik dapat meminta pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pembukaan blokir atas Harta Kekayaan dengan menyampaikan permintaan pembukaan blokir.