Pasal 11

(1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f dilakukan terhadap: a. barang bukti Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau b. Harta Kekayaan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dan dilengkapi dengan: a. surat perintah Penyitaan; dan b. surat izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. (3) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Penyidik dapat melakukan Penyitaan dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh penetapan persetujuan Penyitaan. (4) Surat perintah Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini