Pasal 16

(1) Pembukaan blokir Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam hal: a. Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan atas perubahan data tersebut telah disetujui; b. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK, telah memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal; c. Pengguna Jasa Kepabeanan telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan; d. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; e. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/ atau impor; dan/atau f. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait. (2) Untuk memperoleh pembukaan blokir Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, Pengguna Jasa Kepabeanan harus mengajukan permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa Kepabeanan akan melakukan kegiatan kepabeanan; atau b. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan.