Pasal 34

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 26, dan/ atau Pasal 29 dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi: a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia; b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; d. investasi keuangan pada bank perseps1 termasuk bank syariah; e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.