Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 18/2021
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 18/PMK.03/2021
- Tahun
- 2021
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 120 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 15/2025, PMK 17/2025, PMK 177/2022, PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
Penomoran pasal di teks sumber janggal.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (5->5)
- Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.
Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.
- Pasal 1 9.918 karakter
- Pasal 2 2.148 karakter
- Pasal 3 4.697 karakter
- Pasal 4 2.883 karakter
- Pasal 5 7 karakter
- Pasal 5 1.765 karakter
- Pasal 6 1.502 karakter
- Pasal 7 1.152 karakter
- Pasal 8 1.343 karakter
- Pasal 9 391 karakter
- Pasal 10 264 karakter
- Pasal 11 1.955 karakter
- Pasal 12 982 karakter
- Pasal 13 1.080 karakter
- Pasal 14 257 karakter
- Pasal 15 496 karakter
- Pasal 16 502 karakter
- Pasal 17 879 karakter
- Pasal 18 305 karakter
- Pasal 19 344 karakter
- Pasal 20 217 karakter
- Pasal 21 1.179 karakter
- Pasal 22 754 karakter
- Pasal 23 438 karakter
- Pasal 24 478 karakter
- Pasal 25 461 karakter
- Pasal 26 730 karakter
- Pasal 27 979 karakter
- Pasal 28 626 karakter
- Pasal 29 789 karakter
- Pasal 30 770 karakter
- Pasal 31 821 karakter
- Pasal 32 323 karakter
- Pasal 33 157 karakter
- Pasal 34 1.430 karakter
- Pasal 35 2.568 karakter
- Pasal 36 727 karakter
- Pasal 37 972 karakter
- Pasal 38 289 karakter
- Pasal 39 304 karakter
- Pasal 40 666 karakter
- Pasal 41 1.339 karakter
- Pasal 42 8 karakter
- Pasal 43 8 karakter
- Pasal 44 8 karakter
- Pasal 45 8 karakter
- Pasal 46 8 karakter
- Pasal 47 8 karakter
- Pasal 48 8 karakter
- Pasal 49 8 karakter
- Pasal 50 8 karakter
- Pasal 51 8 karakter
- Pasal 52 8 karakter
- Pasal 53 8 karakter
- Pasal 54 8 karakter
- Pasal 55 8 karakter
- Pasal 56 8 karakter
- Pasal 57 8 karakter
- Pasal 58 8 karakter
- Pasal 59 8 karakter
- Pasal 60 8 karakter
- Pasal 61 8 karakter
- Pasal 62 8 karakter
- Pasal 63 8 karakter
- Pasal 64 8 karakter
- Pasal 65 8 karakter
- Pasal 66 8 karakter
- Pasal 67 8 karakter
- Pasal 68 8 karakter
- Pasal 69 8 karakter
- Pasal 70 8 karakter
- Pasal 71 8 karakter
- Pasal 72 8 karakter
- Pasal 73 8 karakter
- Pasal 74 8 karakter
- Pasal 75 8 karakter
- Pasal 76 8 karakter
- Pasal 77 8 karakter
- Pasal 78 8 karakter
- Pasal 79 8 karakter
- Pasal 80 8 karakter
- Pasal 81 8 karakter
- Pasal 82 8 karakter
- Pasal 83 8 karakter
- Pasal 84 8 karakter
- Pasal 85 8 karakter
- Pasal 86 8 karakter
- Pasal 87 8 karakter
- Pasal 88 8 karakter
- Pasal 89 8 karakter
- Pasal 90 8 karakter
- Pasal 91 8 karakter
- Pasal 92 8 karakter
- Pasal 93 8 karakter
- Pasal 94 8 karakter
- Pasal 95 8 karakter
- Pasal 96 8 karakter
- Pasal 97 8 karakter
- Pasal 98 8 karakter
- Pasal 99 8 karakter
- Pasal 100 9 karakter
- Pasal 101 9 karakter
- Pasal 102 9 karakter
- Pasal 103 9 karakter
- Pasal 104 9 karakter
- Pasal 105 9 karakter
- Pasal 106 9 karakter
- Pasal 107 9 karakter
- Pasal 108 9 karakter
- Pasal 109 9 karakter
- Pasal 110 9 karakter
- Pasal 111 9 karakter
- Pasal 112 9 karakter
- Pasal 113 9 karakter
- Pasal 114 9 karakter
- Pasal 115 9 karakter
- Pasal 116 9 karakter
- Pasal 117 9 karakter
- Pasal 118 9 karakter
- Pasal 119 568 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (22)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
PMK 15/2025 — PEMERIKSAAN PAJAK
“Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … c. Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 15/2025.
dibaca dari teks DJP
PMK 17/2025 — PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 36 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: … b. Pasal 108 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 17/2025.
dibaca dari teks DJP
PMK 177/2022 — TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 2. Pasal 107 dan Pasal 114 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 177/2022.
dibaca dari teks DJP
PMK 81/2024 — KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“… 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153); … 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 81/2024.
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 226/PMK.03/2013 — Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mengubah: 242/PMK.03/2014 — Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 243/PMK.03/2014 — Surat Pemberitahuan (Spt).
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 17/PMK.03/2013 — Tata Cara Pemeriksaan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 145/PMK.03/2012 — Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan
Dicabut sebagian dengan : PMK 15 TAHUN 2025 — Pemeriksaan Pajak
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan
Dicabut sebagian dengan : PMK 17 TAHUN 2025 — Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan