Pasal 24

Dokumen berupa : a. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1); b. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak atas nama pih.ak yang dipotong atau dipungut; c. surat kuasa dari orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pemotong atau pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf d; d. surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d, dan Pasal 20 ayat (5) huruf d; e. surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf e dan Pasal 20 ayat (5) huruf e; f. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf g, ayat (5) huruf i, dan ayat (6) huruf g; g. laporan hasil penelitian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), dan Pasal 21 ayat (4); h. surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Pasal 10 ayat (6), Pasal 15 ayat (9), dan Pasal 21 ayat (6); dan i. surat penunjukan nomor rekening bank di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN