Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 27
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2023 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
(1)
Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilampiri dengan:
a.
salinan Surat Paksa atau daftar Surat Paksa; dan
b.
salinan surat perintah melaksanakan Penyitaan.
(2)
Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana tercantum dalam daftar Surat Paksa.
(3)
Dalam hal terdapat perbedaan mengenai identitas Penanggung Pajak yang terdapat pada data LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dengan permintaan Pemblokiran, informasi identitas yang digunakan berdasarkan dokumen:
a.
Kartu Tanda Penduduk;
b.
akta pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
c.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau
d.
paspor atau dokumen yang menunjukkan identitas diri untuk warga negara asing.
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.