Pasal 52

(1) Dalam keadaan yang mendesak Direktur Jenderal Pajak dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi untuk melakukan Pencegahan. (2) Permintaan Pencegahan secara langsung dalam keadaan mendesak dilakukan dalam hal terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia atau melarikan diri ke luar negeri. (3) Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan keputusan Menteri mengenai Pencegahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.