Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

Pasal 63

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2023 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.

(1) Selama dalam Penyanderaan Penanggung Pajak berhak: a. melakukan ibadah di tempat Penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga; d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas; e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri; dan/atau f. menerima kunjungan dari 1. keluarga, pengacara, dan sahabat paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan, setelah mendapat izin dari Pejabat; dan/atau 2. dokter pribadi dan/atau rohaniwan atas biaya sendiri, setelah mendapat izin dari kepala tempat Penyanderaan. (2) Penanggung Pajak yang disandera selama dalam tempat Penyanderaan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di tempat Penyanderaan. (3) Dalam hal Penanggung Pajak melakukan pelanggaran atas tata tertib dan disiplin di tempat Penyanderaan, kepala tempat Penyanderaan memberitahukan kepada: a. Pejabat; dan b. Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal pelanggaran merupakan suatu tindak pidana.

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.