Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

Daftar peraturan · PMK 189/2020

Pasal 75

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2023 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.

(1) Atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat melakukan pembatalan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis, surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, surat perintah melaksanakan Penyitaan, surat perintah Penyanderaan, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, dan surat lain dalam pelaksanaan penagihan Pajak. (2) Pembatalan dilakukan dalam hal surat dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seharusnya tidak diterbitkan. (3) Dalam hal telah dilakukan pembatalan, surat dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diterbitkan. Bagian Kedua Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit, Dibubarkan, Dilikuidasi, atau Status Badan Hukumnya Berakhir, Dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.