Pasal 38

(1) Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal dapat melakukan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas Consignment Note yang diajukan oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk berdasarkan permohonan dari: a. Penerima Barang; atau b. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Penerima Barang. (2) Pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambah, mengurangi atau menghapus tagihan dalam Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat ( dispute ) antara Pejabat Bea dan Cukat dan Penerima Barang. (3) Pembetulan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang belum dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor. (4) Permohonan pembetulan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan dilampiri dengan: a. surat kuasa, apabila diajukan oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; dan b. bukti dan/atau data pendukung yang diperlukan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran sebagatmana dimaksud pada ayat (4) harus diterima lengkap oleh Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).