Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 199/2019

KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 199/PMK.010/2019
Tahun: 2019
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 49 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 96/2023 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 4.082 karakter
Pasal 2 577 karakter
Pasal 3 2.299 karakter
Pasal 4 756 karakter
Pasal 5 2.704 karakter
Pasal 6 1.347 karakter
Pasal 7 1.285 karakter
Pasal 8 1.660 karakter
Pasal 9 755 karakter
Pasal 10 831 karakter
Pasal 11 2.946 karakter
Pasal 12 639 karakter
Pasal 13 1.031 karakter
Pasal 14 1.407 karakter
Pasal 15 563 karakter
Pasal 16 945 karakter
Pasal 17 1.715 karakter
Pasal 18 1.989 karakter
Pasal 19 1.551 karakter
Pasal 20 3.522 karakter
Pasal 21 1.351 karakter
Pasal 22 1.109 karakter
Pasal 23 300 karakter
Pasal 24 2.693 karakter
Pasal 25 649 karakter
Pasal 26 837 karakter
Pasal 27 478 karakter
Pasal 28 1.896 karakter
Pasal 29 833 karakter
Pasal 30 464 karakter
Pasal 31 852 karakter
Pasal 32 1.640 karakter
Pasal 33 920 karakter
Pasal 34 569 karakter
Pasal 35 476 karakter
Pasal 36 1.474 karakter
Pasal 37 1.228 karakter
Pasal 38 1.736 karakter
Pasal 39 700 karakter
Pasal 40 2.320 karakter
Pasal 41 1.482 karakter
Pasal 42 635 karakter
Pasal 43 639 karakter
Pasal 44 546 karakter
Pasal 45 645 karakter
Pasal 46 1.028 karakter
Pasal 47 197 karakter
Pasal 48 1.871 karakter
Pasal 49 605 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP199/PMK.010/2019Peraturan Menteri Keuangan · 26 Des 2019 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH199/PMK.010/2019Peraturan Menteri · 26 Des 2019 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 26 Des 2019 - 18 Sep 2023 (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (11)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 34/2017
“huruf b angka 9 sepanjang mengenai impor barang kiriman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan 34/PMK.010/2017 Menteri Tentang Keuangan Nomor Pemungutan Pajak Atas Peraturan Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegtatan Usaha di Bidang Lain, sepanjang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 110/2018
“huruf b angka 9 sepanjang mengenai impor barang kiriman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan 34/PMK.010/2017 Menteri Tentang Keuangan Nomor Pemungutan Pajak Atas Peraturan Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegtatan Usaha di Bidang Lain, sepanjang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 96/2023 — KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN
“Pasal 75 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 709), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut Sebagian : 110/PMK.010/2018 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mencabut: 112/PMK.04/2018 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut Sebagian : 198/PMK.010/2019 — Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mencabut: 182/PMK.04/2016 — Ketentuan Impor Barang Kiriman.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut Sebagian : 231/KMK.03/2001 — Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Ekspor
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mencabut Sebagian : 34/PMK.010/2017 — Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mencabut Sebagian : 109/PMK.04/2010 — Tata Cara Pembebasan Cukai.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Dicabut dengan: PMK 96 TAHUN 2023 — Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan