Pasal 44

(1) Pelaku Usaha Pusat Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan menimbun barang logistik asal luar Daerah Pabean dan/atau dari TLDDP dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali, dan dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana. (2) Kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat berupa: a. pengemasan atau pengemasan kembali; b. penyortiran; c. standardisasi ( quality control ); d. penggabungan ( kitting ); e. pengepakan; f. penyetelan; g. konsolidasi barang tujuan ekspor; h. penyediaan barang tujuan ekspor; i. pemasangan kembali dan/atau perbaikan; j. maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan; k. pembauran ( blending ); l. pemberian label berbahasa Indonesia; m. pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; n. lelang barang modal; o. pameran barang; p. pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/atau ekspor; q. pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor; dan/atau r. kegiatan sederhana lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (3) Pelaku Usaha Pusat Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan penimbunan barang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. (4) Barang asal luar Daerah Pabean yang ditimbun oleh Pelaku Usaha Pusat Logistik ditujukan untuk: a. mendukung kegiatan industri di KEK, TPB, dan/atau Kawasan Bebas; b. mendukung kegiatan industri di TLDDP; c. diekspor; d. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, dan/atau pengembalian bea masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; e. mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan barang-barang di dalam negeri untuk program pemerintah; dan/atau f. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) di KEK dan TLDDP. (5) Barang untuk mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan barang-barang tertentu di dalam negeri untuk program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, yaitu: a. barang keperluan industri yang tidak bisa diimpor langsung oleh perusahaan industri karena adanya ketentuan pembatasan impor, seperti bahan peledak untuk industri pertambangan; b. barang yang secara nyata mempengaruhi biaya produksi bagi industri di dalam negeri, meskipun peredaran barang tersebut tidak semata-mata untuk perusahaan industri, yaitu: 1. bahan bakar minyak, listrik, atau gas; 2. barang untuk keperluan proyek pembangunan infrastruktur; dan 3. barang untuk keperluan industri pertambangan minyak dan gas; c. barang yang importasinya mempengaruhi kegiatan ekonomi digital; dan/atau d. barang yang importasinya dapat mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, dan/atau mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. (6) Barang yang ditimbun oleh Pelaku Usaha Pusat Logistik diberikan waktu untuk ditimbun paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemasukan ke Pelaku Usaha Pusat Logistik. (7) Jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang dalam hal barang yang ditimbun di Pelaku Usaha Pusat Logistik merupakan barang untuk keperluan: a. operasional minyak dan/atau gas bumi; b. pertambangan; c. industri tertentu; atau d. industri lainnya dengan izin Kepala Kantor Pabean. (8) Dalam hal barang yang ditimbun oleh Pelaku Usaha Pusat Logistik melewati jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), barang tersebut harus: a. diekspor kembali dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor; b. dikeluarkan ke Pelaku Usaha Pengolahan di KEK, TPB, dan/atau Kawasan Bebas; atau c. dikeluarkan ke TLDDP dengan dilunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang dari Pelaku Usaha Pusat Logistik ke TLDDP. (9) Dalam hal Pelaku Usaha Pusat Logistik tidak melakukan penyelesaian barang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jangka waktu 3 (tiga) tahun dan/atau jangka waktu perpanjangan terlewati, izin Pelaku Usaha Pusat Logistik dibekukan sampai dengan dilakukan penyelesaian atas barang dimaksud. (10) Barang yang ditimbun oleh Pelaku Usaha Pusat Logistik, dapat dimiliki oleh: a. Badan Usaha KEK atau Pelaku Usaha di KEK; b. pemasok di luar Daerah Pabean; atau c. importir atau eksportir di dalam Daerah Pabean. (11) Pelaku Usaha Logistik wajib melakukan penyimpanan dan penatausahaan barang secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan ( stock opname ). (12) Dalam hal Pelaku Usaha Pusat Logistik menimbun barang yang dimiliki oleh pemasok di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, penentuan status Pelaku Usaha sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) mengikuti ketentuan sesuai dengan: a. persetujuan penghindaran pajak berganda, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok ( supplier ) memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan/atau b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok tidak memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.