Data per 16 Okt 2026 Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah .
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
← Daftar peraturan
PMK 237/2020 PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Simpan
Jenis Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 237/PMK.010/2020
Tahun 2020 Status menurut sumber ⓘ ✓ DJP Aktif · 21 Sep 2026✓ JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama. Kategori ⓘ Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP Isi peraturan Pasal 1 7.169 karakter Pasal 2 1.364 karakter Pasal 3 1.032 karakter Pasal 4 1.341 karakter Pasal 5 401 karakter Pasal 6 3.233 karakter Pasal 7 3.368 karakter Pasal 8 6.702 karakter Pasal 9 3.397 karakter Pasal 10 763 karakter Pasal 11 4.476 karakter Pasal 12 4.664 karakter Pasal 13 4.684 karakter Pasal 14 2.624 karakter Pasal 15 3.656 karakter Pasal 16 1.129 karakter Pasal 17 2.377 karakter Pasal 18 1.651 karakter Pasal 19 3.260 karakter Pasal 20 1.618 karakter Pasal 21 1.273 karakter Pasal 22 1.109 karakter Pasal 23 2.631 karakter Pasal 24 676 karakter Pasal 25 207 karakter Pasal 26 1.258 karakter Pasal 27 2.110 karakter Pasal 28 1.939 karakter Pasal 29 557 karakter Pasal 30 4.633 karakter Pasal 31 4.500 karakter Pasal 32 4.935 karakter Pasal 33 1.587 karakter Pasal 34 2.354 karakter Pasal 35 2.543 karakter Pasal 36 2.133 karakter Pasal 37 2.897 karakter Pasal 38 2.662 karakter Pasal 39 429 karakter Pasal 40 1.166 karakter Pasal 41 2.222 karakter Pasal 42 3.077 karakter Pasal 43 5.103 karakter Pasal 44 5.566 karakter Pasal 45 3.374 karakter Pasal 46 3.159 karakter Pasal 47 2.981 karakter Pasal 48 1.309 karakter Pasal 49 592 karakter Pasal 50 1.433 karakter Pasal 51 1.403 karakter Pasal 52 4.488 karakter Pasal 53 3.873 karakter Pasal 54 707 karakter Pasal 55 4.291 karakter Pasal 56 1.115 karakter Pasal 57 2.176 karakter Pasal 58 2.477 karakter Pasal 59 975 karakter Pasal 60 1.474 karakter Pasal 61 206 karakter Pasal 62 1.470 karakter Pasal 63 433 karakter Pasal 64 473 karakter Pasal 65 490 karakter Pasal 66 415 karakter Pasal 67 2.547 karakter Pasal 68 2.282 karakter Pasal 69 398 karakter Pasal 70 570 karakter Pasal 71 2.831 karakter Pasal 72 2.844 karakter Pasal 73 3.922 karakter Pasal 74 3.121 karakter Pasal 75 1.474 karakter Pasal 76 1.738 karakter Pasal 77 927 karakter Pasal 78 255 karakter Pasal 79 280 karakter Pasal 80 608 karakter Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026. Sumber juga memuat dokumen ini di 1 alamat lain, dan isinya tidak sama persis.
Rincian status dan sumber Status yang dicatat tiap sumber Catatan tiap sumber DJP 237/PMK.010/2020 Peraturan Menteri Keuangan · 30 Des 2020 · diambil 22 Sep 2026 buka DJP 237/PMK.010/2020 Peraturan Menteri Keuangan · 30 Des 2020 · diambil 6 Okt 2026 buka JDIH 237/PMK.010/2020 Peraturan Menteri · 30 Des 2020 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 29 Jan 2021 - s.d. Dicabut (diambil 16 Okt 2026) buka Relasi dengan peraturan lain (3) Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut PMK 104/2016
“Pasal 79 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 997), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber Lampiran (1) Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.
Saku Pajak bukan situs resmi pemerintah dan tidak berafiliasi dengan
Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak.
Sumber data: katalog peraturan Direktorat Jenderal Pajak
(pajak.go.id ) dan JDIH Kementerian
Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id ). Setiap dokumen
membawa URL sumber dan tanggal pengambilannya. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi
di sumbernya.
Saku Pajak v1.4.0 · data 16 Okt 2026 ·
Apa yang baru ·
Peraturan baru dan yang berubah ·
Tentang dan batasan
Dibuat oleh Mufuyu Moku (Pyonkuro) bersama ilmu.net. © 2026 Pyonkuro, untuk aplikasinya (kode, desain, tampilan). Teks peraturan perundang-undangan
tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014 Pasal 42); abstrak, klasifikasi, dan tata letak situs
sumber tidak diterbitkan ulang. Selengkapnya