Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 122
FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI IBU KOTA NUSANTARA
DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh
⚠ Penomoran pasal di teks sumber janggal
- Pasal pertama di teks sumber bukan Pasal 1.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (130->13)
Label pasal ini ditulis persis seperti di sumber.
(1)
Fasilitas pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diberikan sampai dengan tahun 2035.
(2)
Batas waktu sampai dengan tahun 2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a.
tanggal transfer dana melalui perbankan untuk sumbangan dalam bentuk uang;
b.
tanggal berita acara serah terima barang dari Otorita Ibu Kota Nusantara untuk sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk barang; atau
c.
tanggal berita acara serah terima proyek pembangunan dan penyerahan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk biaya pembangunan.
Bagian Ketujuh
Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
dan Bersifat Final
Paragraf 1
Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tertentu
Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.