Pasal 2

(1) Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pernerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu rnenyarnpaikan perrnohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 Desember 2018. (2) Perrnohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disarnpaikan rnelalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Daerah Air Minurn Tertentu terdaftar dengan menggunakan Surat Permohonan sesuai dengan contoh format tercanturn dalam Lampiran huruf B yang rnerupakan bagian tidak_ terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilarnpiri dengan:www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 - a. fotokopi Surat Pemberitahuan Penghasilan Tahun Pajak pembetulannya; b. laporan keuangan tahun 2017; Tahunan Pajak 2017 dan/atau c. lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah; dan d. fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, . nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank. (4) Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.