Pasal 2

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri secara efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan penyelenggaraan SPP-TDLN untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri. (2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan: a. Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Barang Digital oleh Pemanfaat Barang; dan/atau b. Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Jasa Digital oleh Pemanfaat Jasa. (3) Penyelenggaraan SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara SPP-TDLN.