Pasal 5

(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri yang pemungutan Pajak Pertambahan Nilainya dilakukan oleh selain pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk sebagai Pihak Lain oleh Menteri. (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhitungkan oleh Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri dalam harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang harus dibayar oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa. (3) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan atas Transaksi Digital Luar Negeri yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.