Pasal 12

(1) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan setiap Tahun Pajak untuk dapat menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. (3) Dalam hal laman atau saluran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan: a. secara langsungl atau b. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya. (6) Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar, kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pada: a. 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar; atau b. akhir Tahun Pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.