Pasal 37

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan reguler; dan b. pemeriksaan khusus. (2) Pemeriksaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika: a. hasil pemeriksaan reguler memerlukan tindak lanjut; dan/atau b. terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemberian jasa.