Pasal 38

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal dapat: a. mengenakan sanksi administratif; dan/atau b. memberikan perintah untuk melakukan kewajiban tertentu, kepada Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak. (2) Perintah untuk melakukan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum dan/atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif. (3) Dalam hal perintah untuk melakukan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan atau sanksi administratif berikutnya. Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif