Pasal 2

(1) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik ditanggung pemerintah. (2) Surat berharga negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Surat Utang Negara; dan b. Surat Berharga Syariah Negara. (3) Penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diskonto surat berharga negara dalam valuta asing yang timbul pada penerbitan di pasar perdana domestik. (4) Penerbitan di pasar perdana domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penawaran dan penjualan surat berharga negara dalam valuta asing untuk pertama kali di dalam wilayah Indonesia. (5) Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Masa Pajak Juni 2026 sampai dengan Desember 2026.