Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka: 1. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Ijin Kuasa Hukum dan Kartu Tanda Pengenal, yang masih berlaku yang berlandaskan pada KMK 450/2003, masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Ijin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diperpanjang. 3. Apabila Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diperpanjang, orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan dimaksud harus mengajukan permohonan baru untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. 4. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus melengkapi persyaratan permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP