Pasal 65

(1) Pejabat mengajukan permohonan izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada Menteri. (2) Permohonan izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera; b. jumlah Utang Pajak; c. tindakan penagihan Pajak yang telah dilaksanakan; d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam pelunasan Utang Pajak; dan e. lamanya Penyanderaan. (3) Berdasarkan permohonan izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan izin Penyanderaan. (4) Izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Penanggung Pajak; b. alasan Penyanderaan; dan c. lamanya Penyanderaan. (5) Permohonan izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan penyampaian izin Penyanderaan dilakukan secara: a. elektronik; atau b. tertulis, dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum tersedia atau terdapat gangguan padajaringan termasuk gangguan pada sistem dan/atau keadaan luar biasa lainnya.