Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 61/2023

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

61 TAHUN 2023

Tahun

2023

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 16 Okt 2026✓JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

151 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 9.556 karakter
2. Pasal 2 324 karakter
3. Pasal 3 490 karakter
4. Pasal 4 868 karakter
5. Pasal 5 685 karakter
6. Pasal 6 3.350 karakter
7. Pasal 7 144 karakter
8. Pasal 8 2.880 karakter
9. Pasal 9 9.492 karakter
10. Pasal 10 1.314 karakter
11. Pasal 11 388 karakter
12. Pasal 12 748 karakter
13. Pasal 13 589 karakter
14. Pasal 14 235 karakter
15. Pasal 15 1.671 karakter
16. Pasal 16 363 karakter
17. Pasal 17 463 karakter
18. Pasal 18 987 karakter
19. Pasal 19 1.747 karakter
20. Pasal 20 2.246 karakter
21. Pasal 21 2.653 karakter
22. Pasal 22 326 karakter
23. Pasal 23 1.939 karakter
24. Pasal 24 951 karakter
25. Pasal 25 857 karakter
26. Pasal 26 3.233 karakter
27. Pasal 27 991 karakter
28. Pasal 28 954 karakter
29. Pasal 29 342 karakter
30. Pasal 30 2.298 karakter
31. Pasal 31 1.321 karakter
32. Pasal 32 1.420 karakter
33. Pasal 33 2.504 karakter
34. Pasal 34 798 karakter
35. Pasal 35 857 karakter
36. Pasal 36 365 karakter
37. Pasal 37 1.233 karakter
38. Pasal 38 2.258 karakter
39. Pasal 39 552 karakter
40. Pasal 40 1.254 karakter
41. Pasal 41 695 karakter
42. Pasal 42 2.284 karakter
43. Pasal 43 962 karakter
44. Pasal 44 2.345 karakter
45. Pasal 45 265 karakter
46. Pasal 46 1.006 karakter
47. Pasal 47 2.576 karakter
48. Pasal 48 1.192 karakter
49. Pasal 49 1.938 karakter
50. Pasal 50 752 karakter
51. Pasal 51 1.035 karakter
52. Pasal 52 2.456 karakter
53. Pasal 53 1.731 karakter
54. Pasal 54 393 karakter
55. Pasal 55 626 karakter
56. Pasal 56 866 karakter
57. Pasal 57 396 karakter
58. Pasal 58 844 karakter
59. Pasal 59 376 karakter
60. Pasal 60 970 karakter
61. Pasal 61 666 karakter
62. Pasal 62 1.761 karakter
63. Pasal 63 1.195 karakter
64. Pasal 64 631 karakter
65. Pasal 65 1.154 karakter
66. Pasal 66 661 karakter
67. Pasal 67 2.513 karakter
68. Pasal 68 174 karakter
69. Pasal 69 1.221 karakter
70. Pasal 70 466 karakter
71. Pasal 71 1.165 karakter
72. Pasal 72 1.908 karakter
73. Pasal 73 2.156 karakter
74. Pasal 74 1.255 karakter
75. Pasal 75 457 karakter
76. Pasal 76 515 karakter
77. Pasal 77 1.943 karakter
78. Pasal 78 1.729 karakter
79. Pasal 79 2.504 karakter
80. Pasal 80 477 karakter
81. Pasal 81 355 karakter
82. Pasal 82 526 karakter
83. Pasal 83 3.451 karakter
84. Pasal 84 480 karakter
85. Pasal 85 431 karakter
86. Pasal 86 430 karakter
87. Pasal 87 1.429 karakter
88. Pasal 88 741 karakter
89. Pasal 89 1.509 karakter
90. Pasal 90 288 karakter
91. Pasal 91 742 karakter
92. Pasal 92 1.215 karakter
93. Pasal 93 1.075 karakter
94. Pasal 94 1.013 karakter
95. Pasal 95 1.772 karakter
96. Pasal 96 381 karakter
97. Pasal 97 550 karakter
98. Pasal 98 720 karakter
99. Pasal 99 1.891 karakter
100. Pasal 100 747 karakter
101. Pasal 101 542 karakter
102. Pasal 102 1.180 karakter
103. Pasal 103 326 karakter
104. Pasal 104 1.270 karakter
105. Pasal 105 365 karakter
106. Pasal 106 1.041 karakter
107. Pasal 107 304 karakter
108. Pasal 108 2.519 karakter
109. Pasal 109 1.340 karakter
110. Pasal 110 1.484 karakter
111. Pasal 111 1.912 karakter
112. Pasal 112 1.302 karakter
113. Pasal 113 2.469 karakter
114. Pasal 114 415 karakter
115. Pasal 115 367 karakter
116. Pasal 116 530 karakter
117. Pasal 117 313 karakter
118. Pasal 118 322 karakter
119. Pasal 119 970 karakter
120. Pasal 120 1.125 karakter
121. Pasal 121 1.035 karakter
122. Pasal 122 685 karakter
123. Pasal 123 1.294 karakter
124. Pasal 124 1.136 karakter
125. Pasal 125 1.345 karakter
126. Pasal 126 557 karakter
127. Pasal 127 1.540 karakter
128. Pasal 128 878 karakter
129. Pasal 129 2.196 karakter
130. Pasal 130 1.252 karakter
131. Pasal 131 402 karakter
132. Pasal 132 1.973 karakter
133. Pasal 133 2.496 karakter
134. Pasal 134 798 karakter
135. Pasal 135 836 karakter
136. Pasal 136 1.847 karakter
137. Pasal 137 1.480 karakter
138. Pasal 138 1.758 karakter
139. Pasal 139 727 karakter
140. Pasal 140 867 karakter
141. Pasal 141 722 karakter
142. Pasal 142 1.195 karakter
143. Pasal 143 3.277 karakter
144. Pasal 144 457 karakter
145. Pasal 145 544 karakter
146. Pasal 146 1.819 karakter
147. Pasal 147 925 karakter
148. Pasal 148 3.733 karakter
149. Pasal 149 251 karakter
150. Pasal 150 713 karakter
151. Pasal 151 557 karakter

Teks diambil dari DJP pada 16 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 16 Okt 2026halaman sumber
• JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP61 TAHUN 2023Peraturan Menteri Keuangan · 9 Jun 2023 · diambil 16 Okt 2026buka
• JDIHPMK 61 TAHUN 2023Peraturan Menteri · 9 Jun 2023 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 12 Jun 2023 - s.d. Dicabut (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• KMK 85/KMK.03/2002

  “Pasal 150 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

• PMK 23/2006

  “Pasal 150 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PMK 189/2020

  “Pasal 150 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP