Pasal 104

(1) 1 (satu) Surat Setoran Pajak dapat digunakan untuk pembayaran dan penyetoran 1 (satu) atau beberapa: a. jenis pajak; b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; atau c. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. (2) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit berisi: a. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3); b. kode akun pajak; c. kode jenis setoran; d. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; dan e. nominal yang disetor atau dibayar. (3) Dalam hal Surat Setoran Pajak digunakan untuk pembayaran atas: a. Surat Tagihan Pajak; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; d. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; e. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; dan g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, Surat Setoran Pajak harus memuat nomor ketetapan, keputusan, atau putusan.