Pasal 187

(1) Selain terhadap Surat Pemberitahuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Surat Pemberitahuan yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c dianggap tidak disampaikan dalam hal: a. Nomor Pokok Wajib Pajak tidak valid; b. Surat Pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya; c. isi amplop bukan Surat Pemberitahuan; d. dalam satu amplop terdapat lebih dari satu Surat Pemberitahuan; e. tidak terdapat pembayaran untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar; f. terdapat kesalahan penghitungan dan/ atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan; dan/atau g. Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik. (2) Atas Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan kepada Wajib Pajak.