Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 14
KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN
DJP diubah sebagianJDIH berlakuⓘBatang tubuh
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
⚠ Penomoran pasal di teks sumber janggal
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (38->40)
Label pasal ini ditulis persis seperti di sumber.
(1)
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
a.
pertukaran data katalog elektronik (
e-catalog
) dan
invoice
elektronik (
e-invoice
) atas Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE; dan
b.
bentuk kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)
Pertukaran data katalog elektronik (
e-catalog
) dan
invoice
elektronik (
e-invoice
) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui SKP.
(3)
Katalog elektronik (
e-catalog
) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
a.
nama PPMSE;
b.
identitas penjual;
c.
uraian barang;
d.
kode barang;
e.
kategori barang;
f.
spesifikasi barang;
g.
negara asal;
h.
satuan barang;
i.
harga barang dalam cara penyerahan (
incoterm
)
Delivery Duty Paid
(DDP);
j.
tanggal pemberlakuan harga;
k.
jenis mata uang; dan
l.
tautan
Uniform Resource Locators
(URL) barang.
(4)
Invoice
elektronik (
e-invoice
) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
a.
nama PPMSE;
b.
nama Penerima Barang;
c.
nomor
e-invoice
;
d.
tanggal
e-invoice;
e.
uraian barang;
f.
kode barang;
g.
jumlah barang;
h.
satuan barang;
i.
harga barang dalam cara penyerahan (
incoterm
)
Delivery Duty Paid
(DDP);
j.
jenis mata uang;
k.
nilai tukar;
l.
nilai, jenis, dan pihak yang memberikan promosi, dalam hal terdapat promosi;
m.
tautan
Uniform Resource Locators
(URL) barang; dan
n.
nomor telepon Penerima Barang.
(5)
Elemen data harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i meliputi:
a.
harga barang dalam cara penyerahan (
incoterm
)
Free on Board
(FOB);
b.
asuransi;
c.
biaya pengangkutan/pengiriman dari tempat asal sampai dengan tempat pemasukan;
d.
bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan
e.
biaya lainnya.
(6)
Perlakuan atas skema promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 dalam penelitian dan penetapan nilai pabean dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)
Pelayanan terhadap penyelesaian kewajiban pabean atas Barang Kiriman hanya dapat dilayani setelah PPMSE menyampaikan katalog elektronik (
e-catalog
) dan
invoice
elektronik (
e-invoice
).
Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.