Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 96/2023
KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 96 TAHUN 2023
- Tahun
- 2023
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 75 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
Penomoran pasal di teks sumber janggal.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (38->40)
Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.
- Pasal 1 5.436 karakter
- Pasal 2 1.673 karakter
- Pasal 3 1.385 karakter
- Pasal 4 3.090 karakter
- Pasal 5 714 karakter
- Pasal 6 3.629 karakter
- Pasal 7 1.486 karakter
- Pasal 8 683 karakter
- Pasal 9 787 karakter
- Pasal 10 700 karakter
- Pasal 11 3.400 karakter
- Pasal 12 1.733 karakter
- Pasal 13 1.443 karakter
- Pasal 14 2.322 karakter
- Pasal 15 2.870 karakter
- Pasal 16 1.375 karakter
- Pasal 17 898 karakter
- Pasal 18 3.485 karakter
- Pasal 19 728 karakter
- Pasal 20 1.415 karakter
- Pasal 21 2.440 karakter
- Pasal 22 1.681 karakter
- Pasal 23 1.346 karakter
- Pasal 24 748 karakter
- Pasal 25 2.323 karakter
- Pasal 26 1.167 karakter
- Pasal 27 1.078 karakter
- Pasal 28 953 karakter
- Pasal 29 3.154 karakter
- Pasal 30 1.600 karakter
- Pasal 31 1.584 karakter
- Pasal 32 1.009 karakter
- Pasal 33 1.277 karakter
- Pasal 34 696 karakter
- Pasal 35 3.225 karakter
- Pasal 36 654 karakter
- Pasal 37 496 karakter
- Pasal 38 2.365 karakter
- Pasal 40 1.179 karakter
- Pasal 41 2.154 karakter
- Pasal 42 629 karakter
- Pasal 43 2.690 karakter
- Pasal 44 1.149 karakter
- Pasal 45 300 karakter
- Pasal 46 1.039 karakter
- Pasal 47 527 karakter
- Pasal 48 364 karakter
- Pasal 49 1.065 karakter
- Pasal 50 598 karakter
- Pasal 51 496 karakter
- Pasal 52 929 karakter
- Pasal 53 791 karakter
- Pasal 54 1.481 karakter
- Pasal 55 1.810 karakter
- Pasal 56 1.010 karakter
- Pasal 57 2.259 karakter
- Pasal 58 2.188 karakter
- Pasal 59 701 karakter
- Pasal 60 2.673 karakter
- Pasal 61 2.388 karakter
- Pasal 62 522 karakter
- Pasal 63 1.372 karakter
- Pasal 64 1.090 karakter
- Pasal 65 1.289 karakter
- Pasal 66 652 karakter
- Pasal 67 1.900 karakter
- Pasal 68 657 karakter
- Pasal 69 331 karakter
- Pasal 70 340 karakter
- Pasal 71 207 karakter
- Pasal 72 166 karakter
- Pasal 73 1.651 karakter
- Pasal 74 189 karakter
- Pasal 75 275 karakter
- Pasal 76 603 karakter
Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (6)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 75 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 709), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Diubah oleh
PMK 111/2023 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN
“Ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 740), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
Mencabut: 199/PMK.010/2019 — Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Dicabut sebagian dengan : PMK 82 TAHUN 2024 — Tata Cara Pembebasan Cukai
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Lampiran (1)
Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.