Pasal 58

SK No 283534 A Ayat (1) Contoh 1: Perseroan Perorangan XY terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 20 September 2026. Selama Tahun Pajak 2026, Perseroan Perorangan XY menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha persewaan gedung yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan dari usaha perdagangan alat-alat kebersihan bangunan dengan perincian sebagai berikut: a. penghasilan . . . SK No 283528 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA - 7 - a. penghasilan dari usaha persewaan gedung dengan peredaran bruto sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan b. penghasilan dari usaha perdagangan alat-alat kebersihan bangunan dengan peredaran bruto sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas penghasilan dari usaha perdagangan alat-alat kebersihan bangunan dengan peredaran bruto sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pernerintah ini. Untuk Tahun Pajak 2027, Perseroan Perorangan XY masih dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini atas penghasilan dari usaha perdagangan alat-alat kebersihan bangunan karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha Perseroan Perorangan XY pada Tahun Pajak 2026 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) belum rnelebihi batasan peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Contoh 2: Nona E terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 10 April 2026. Selama Tahun Pajak 2026, Nona E menerima atau memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai agen asuransi dan penghasilan dari usaha katering dengan perincian se bagai berikut: a. penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai agen asuransi dengan peredaran bruto sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan b. penghasilan dari usaha katering dengan peredaran bruto sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Atas penghasilan dari usaha katering dengan peredaran bruto sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Untuk ... SK No 283527 A PRE91DEN REPUBUK INDONESIA - 8 - Untuk Tahun Pajak 2027, Nona E tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini atas penghasilan dari usaha katering karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Nona E pada Tahun Pajak 2026 sebesar RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Ayat (2) Termasuk dalam penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri yaitu peredaran bruto dari penghasilan anak yang belum dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Contoh: Tuan A selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan darijasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dengan peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Nyonya Y, istri Tuan A menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha butik pakaian dengan peredaran bruto sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Nona V, anak Tuan A dan Nyonya Y yang belum dewasa, selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan darijasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai penyanyi cilik dengan peredaran bruto sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk Tahun Pajak 2027, Nyonya Y tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah m1 atas penghasilan dari usaha butik pakaian karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A dan Nyonya Y sebagai suami istri, termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Nona V, pada Tahun Pajak 2026 sebesar RpS.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Ayat (3) ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Contoh: - 9 - Tuan A selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan darijasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dengan peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tuan A juga memiliki Perseroan Perorangan AZ yang selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha industri makanan ringan dengan peredaran bruto sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Nyonya Y, istri Tuan A, selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha butik pakaian dengan peredaran bruto sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Nyonya Y juga memiliki Perseroan Perorangan YS yang selama Tahun Pajak 2026 menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha restoran waralaba dengan peredaran bruto sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk Tahun Pajak 2027, Perseroan Perorangan AZ, Nyonya Y, dan Perseroan Perorangan YS tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini karena jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A dan Nyonya Y sebagai suami istri, beserta perseroan perorangan yang didirikan mereka pada Tahun Pajak 2026 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Angka 6