Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional. (2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa: peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi; rencana dan sumber pembiayaan; Persetujuan Lingkungan; hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Paragraf 3 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah Provinsi