Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 15
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
DJP tidak berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
⚠ Penomoran pasal di teks sumber janggal
- Penomoran pasal janggal: ada pasal berangka Romawi yang tidak mengikuti pola peraturan perubahan. Kemungkinan salah ketik di teks sumber. Label dibiarkan apa adanya dan perlu diperiksa manusia. (I)
Label pasal ini ditulis persis seperti di sumber.
Dikecualikan dari kewajiban melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan
1984:
a.
badan perwakilan dari negara asing yang memberikan pengecualian yang
sama bagi perwakilan Indonesia di Negara asing tersebut;
b.
organisasi international yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Teks diambil dari JDIH pada 21 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.