Pasal 5

(1) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan asas timbal balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) Penerapan atas asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (3) Menteri berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.