Pasal 30

Ayat (1) Sebagai contoh kondisi yang dapat menyebabkan Direktur Jenderal Pajak mencabut penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan Penyidikan. Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan proses yang tidak terpisahkan dari Penyidikan. Oleh karena itu, walaupun Penyidikan belum dilakukan, tetapi Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan maka untuk mencegah agar tidak terjadi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak dikembalikan maka Direktur Jenderal Pajak mencabut penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah diterbitkan. Dengan demikian, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Ayat (2) Cukup jelas.