Pasal 29

Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak, diberikan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan, guna keperluan penetapan pajak yang terhutang dan keperluan-keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan-perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperoleh/mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk: a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan; b. menerbitkan Surat Pemberitaan; c. menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak; d. hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Pengertian "tujuan lain" dalam ayat ini dimaksudkan adalah pemeriksaan dalam rangka yang menyangkut hal-hal sebagai berikut: a. menyusun Norma Penghitungan; b. mencocokkan data dan alat keterangan; c. menentukan besarnya pembayaran pajak dalam suatu masa Pajak bagi Wajib Pajak baru; d. hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Oleh karena pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan demikian penting peranannya dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang, maka apabila diminta oleh petugas pemeriksa, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkannya. Bilamana pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa dibolehkan memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas pemeriksa digunakan sebagai tempat pemyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut. Ayat (4) Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan, sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu dapat ditiadakan.