Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 2/2008
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER - 2/PJ./2008
- Tahun
- 2008
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 5 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 10 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 382 karakter
- Pasal 2 325 karakter
- Pasal 3 629 karakter
- Pasal 4 442 karakter
- Pasal 5 412 karakter
- Pasal 6 317 karakter
- Pasal 7 977 karakter
- Pasal 8 1.425 karakter
- Pasal 9 275 karakter
- Pasal 10 453 karakter
Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER - 2/PJ./2008Peraturan Dirjen Pajak · 6 Feb 2008 · diambil 6 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (2)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 9 Sejak saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-136/PJ./2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 3/2009 — TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
“Pasal 9 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP