Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 2/2011
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-2/PJ/2011
- Tahun
- 2011
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 5 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 9 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 4.525 karakter
- Pasal 2 2.069 karakter
- Pasal 3 1.119 karakter
- Pasal 4 1.529 karakter
- Pasal 5 1.140 karakter
- Pasal 6 311 karakter
- Pasal 7 592 karakter
- Pasal 8 330 karakter
- Pasal 9 456 karakter
Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-2/PJ/2011Peraturan Dirjen Pajak · 11 Jan 2011 · diambil 6 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (2)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
PER-DJP 2/2019 — TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
“Pasal 27 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-21/PJ/2013; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PER-DJP 2/2019.
dibaca dari teks DJP
Diubah oleh
PER-DJP 21/2013 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) diubah sebagai berikut 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP