Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 184/2017

PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 184/PMK.01/2017
Tahun: 2017
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 10 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar Lainnya katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 9 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 781 karakter
Pasal 2 137 karakter
Pasal 3 240 karakter
Pasal 4 961 karakter
Pasal 5 655 karakter
Pasal 6 250 karakter
Pasal 7 473 karakter
Pasal 8 265 karakter
Pasal 9 599 karakter

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP184/PMK.01/2017Peraturan Menteri Keuangan · 4 Des 2017 · diambil 11 Okt 2026buka
JDIH184/PMK.01/2017Peraturan Menteri · 4 Des 2017 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 04 Des 2017 - s.d. Dicabut (diambil 11 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 61/2012 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 61/PMK.01/2012 — Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut