Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 190/2007

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

190/PMK.03/2007

Tahun

2007

Status menurut sumber ⓘ

✕DJP Dicabut · 3 Okt 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar KUP katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

10 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 455 karakter
2. Pasal 2 394 karakter
3. Pasal 3 1.175 karakter
4. Pasal 4 658 karakter
5. Pasal 5 1.370 karakter
6. Pasal 6 1.468 karakter
7. Pasal 7 636 karakter
8. Pasal 8 250 karakter
9. Pasal 9 210 karakter
10. Pasal 10 324 karakter

Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP190/PMK.03/2007Peraturan Menteri Keuangan · 28 Des 2007 · diambil 5 Okt 2026buka
• JDIH190/PMK.03/2007Peraturan Menteri · 28 Des 2007 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 28 Des 2007 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

• PMK 10/2013 — TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

  “Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Dicabut dengan: 10/PMK.03/2013 — Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan