Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 10/2013

TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 10/PMK.03/2013
Tahun: 2013
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 14 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 3.617 karakter
Pasal 2 660 karakter
Pasal 3 2.457 karakter
Pasal 4 542 karakter
Pasal 5 1.473 karakter
Pasal 6 841 karakter
Pasal 7 878 karakter
Pasal 8 1.746 karakter
Pasal 9 4.077 karakter
Pasal 10 490 karakter
Pasal 11 5.293 karakter
Pasal 12 737 karakter
Pasal 13 232 karakter
Pasal 14 513 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP10/PMK.03/2013Peraturan Menteri Keuangan · 2 Jan 2013 · diambil 4 Okt 2026buka
JDIH10/PMK.03/2013Peraturan Menteri · 2 Jan 2013 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 02 Jan 2013 - 18 Okt 2024 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (6)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 190/2007
“Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 187/2015 — TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
“Pasal 26 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 81/2024 — KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“… 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 81/2024.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 190/PMK.03/2007 — Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut dengan: 187/PMK.03/2015 — Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan
Dicabut dengan: PMK 81 TAHUN 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan