Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 30/2005

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 30/PMK.03/2005
Tahun: 2005
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 10 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar BPHTB katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 10 pasal

Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.

Isi peraturan

Pasal 1 513 karakter
Pasal 2 672 karakter
Pasal 3 432 karakter
Pasal 4 1.589 karakter
Pasal 5 652 karakter
Pasal 6 152 karakter
Pasal 7 267 karakter
Pasal 8 668 karakter
Pasal 9 480 karakter
Pasal 10 323 karakter

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP30/PMK.03/2005Peraturan Menteri Keuangan · 23 Mei 2005 · diambil 11 Okt 2026buka
JDIH30/PMK.03/2005Peraturan Menteri · 23 Mei 2005 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 23 Mei 2005 - s.d. Dicabut (diambil 11 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 633/KMK.04/1997
“Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 633/KMK.04/1997 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut