Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 32/2005
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 32/PMK.03/2005
- Tahun
- 2005
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 10 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar BPHTB katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 9 pasal
Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
Isi peraturan
- Pasal 1 95 karakter
- Pasal 2 1.672 karakter
- Pasal 3 618 karakter
- Pasal 4 140 karakter
- Pasal 5 190 karakter
- Pasal 6 194 karakter
- Pasal 7 318 karakter
- Pasal 8 602 karakter
- Pasal 9 323 karakter
Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.03/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.03/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut dengan: 04/PMK.07/2008 — Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan