Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 32/2019

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 32/PMK.010/2019
Tahun: 2019
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 11 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 2.083 karakter
Pasal 2 443 karakter
Pasal 3 847 karakter
Pasal 4 1.659 karakter
Pasal 5 3.085 karakter
Pasal 6 1.186 karakter
Pasal 7 304 karakter
Pasal 8 941 karakter
Pasal 9 1.055 karakter
Pasal 10 508 karakter
Pasal 11 575 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP32/PMK.010/2019Peraturan Menteri Keuangan · 29 Mar 2019 · diambil 4 Okt 2026buka
JDIH32/PMK.010/2019Peraturan Menteri · 29 Mar 2019 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 29 Mar 2019 - 18 Okt 2024 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (6)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 70/2010
“Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 30/2011
“Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 81/2024 — KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“… 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354); … 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 81/2024.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 70/PMK.03/2010 — Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 30/PMK.03/2011 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut dengan: PMK 81 TAHUN 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan