Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 49/2019

TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 49/PMK.03/2019
Tahun: 2019
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 12 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 2.316 karakter
Pasal 2 3.333 karakter
Pasal 3 2.799 karakter
Pasal 4 3.637 karakter
Pasal 5 3.201 karakter
Pasal 6 3.420 karakter
Pasal 7 227 karakter
Pasal 8 3.454 karakter
Pasal 9 3.990 karakter
Pasal 10 413 karakter
Pasal 11 290 karakter
Pasal 12 558 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP49/PMK.03/2019Peraturan Menteri Keuangan · 29 Apr 2019 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH49/PMK.03/2019Peraturan Menteri · 26 Apr 2019 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 26 Apr 2019 - 29 Des 2023 (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 240/2014
“Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama ( Mutual Agreement Procedure ) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1952), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 240/PMK.03/2014 — Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure).
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut dengan: PMK 172 TAHUN 2023 — Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan