Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 51/2016

PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 51/PMK.07/2016
Tahun: 2016
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 10 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PBB dan BPHTB katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 17 pasal

Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (1->3)

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 3.660 karakter
Pasal 3 313 karakter
Pasal 4 433 karakter
Pasal 5 513 karakter
Pasal 6 493 karakter
Pasal 7 296 karakter
Pasal 8 697 karakter
Pasal 9 990 karakter
Pasal 10 359 karakter
Pasal 11 308 karakter
Pasal 12 526 karakter
Pasal 13 693 karakter
Pasal 14 203 karakter
Pasal 15 174 karakter
Pasal 16 447 karakter
Pasal 17 312 karakter
Pasal 18 565 karakter

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP51/PMK.07/2016Peraturan Menteri Keuangan · 31 Mar 2016 · diambil 11 Okt 2026buka
JDIH51/PMK.07/2016Peraturan Menteri · 31 Mar 2016 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 31 Mar 2016 - s.d. Dicabut (diambil 11 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 27/2013 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 27/PMK.05/2013 — Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut