Pasal 5

(1) Pengusaha yang telah mendapatkan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha di KB dari PKB wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal melalui PKB dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai kegiatannya, dan menggunakan Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan : a. bukti kepemilikan/penguasaan lokasi perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendasi PKB; b. fotocopy Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait; c. fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; e. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan PDKB; f. saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik. (2) Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kepala Kantor tentang PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan contoh pada Lampiran III Keputusan ini.